Kamis, 26 Februari 2026

Resensi Buku: Riwajat Kedatangan Islam di Indonesia – Haji Agus Salim



Judul buku : Riwajat Kedatangan Islam di Indonesia

Penulis : Hadji A. Salim

Penerbit : Tintamas - Djakarta

Tahun terbit : 1962


Karya Riwajat Kedatangan Islam di Indonesia yang ditulis oleh Haji Agus Salim merupakan salah satu teks penting dalam khazanah intelektual Indonesia modern. Buku ini bukan sekadar uraian sejarah, melainkan sebuah intervensi intelektual yang berupaya meluruskan narasi tentang kedatangan Islam di Nusantara. Dengan gaya bahasa yang khas—tegas, argumentatif, dan sarat kritik epistemologis—Agus Salim menempatkan dirinya sebagai penantang utama dominasi wacana orientalis yang selama puluhan tahun membentuk persepsi umum tentang sejarah Islam di Indonesia. Melalui karya ini, ia tidak hanya menyajikan data sejarah, tetapi juga mengajak pembaca untuk memahami bagaimana narasi dibentuk, siapa yang menuliskannya, dan kepentingan apa yang bekerja di baliknya.

Sejak halaman awal, pembaca disambut dengan muqaddimah yang penuh pujian kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun muqaddimah ini bukan sekadar ritual formal; ia menjadi fondasi filosofis bagi seluruh argumen yang dibangun dalam buku. Agus Salim menegaskan bahwa kedatangan Islam adalah momen transformasi peradaban. Ia menulis, “Dengan kedatangan Islam barulah mulai terangkat djahilijah itu daripada bangsa kita…” Kalimat ini bukan hanya pernyataan teologis, tetapi juga pernyataan historis: Islam membawa perubahan mendasar dalam struktur sosial, moral, dan intelektual masyarakat Nusantara. Dengan kata lain, Islam bukan sekadar agama baru yang datang dari luar, tetapi sebuah sistem nilai yang mengubah cara manusia memahami dunia, diri, dan masyarakat.

Salah satu bagian paling menarik dari buku ini adalah uraian tentang kondisi masyarakat Nusantara sebelum kedatangan Islam. Agus Salim menggambarkan masa itu sebagai “zaman djahilijah”, bukan dalam pengertian peyoratif, tetapi sebagai istilah teknis untuk menyebut masyarakat yang belum mengenal tauhid, hukum moral yang teratur, dan sistem sosial yang berlandaskan etika transendental. Ia menjelaskan bahwa masyarakat pada masa itu hidup dalam sistem kepercayaan animistik dan politeistik: dewa, mambang, peri, hantu, djin, polong, dan puaka menjadi bagian dari kosmologi sehari-hari. Ritual-ritual dilakukan bukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Esa, tetapi untuk menghindari bahaya, menolak bala, atau memperoleh keberuntungan duniawi. Dalam salah satu bagian, ia menulis bahwa kepercayaan itu “tidak ada berhubung dengan achirat”, menegaskan bahwa orientasi spiritual masyarakat saat itu bersifat pragmatis dan duniawi.

Namun bagian yang paling kuat dari buku ini adalah kritiknya terhadap narasi orientalis Barat. Menurut para orientalis, Islam baru masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui pedagang India yang menikah dengan penduduk lokal. Narasi ini, bagi Agus Salim, terlalu sederhana dan merendahkan. Ia menolak anggapan bahwa Islam menyebar “tersambil” atau tanpa kesengajaan. Baginya, tidak masuk akal bahwa sebuah agama yang kemudian menjadi identitas mayoritas bangsa Indonesia dapat menyebar begitu luas hanya melalui pernikahan dan interaksi dagang biasa. Ia menulis bahwa anggapan itu “tentulah se-kali2 tidak memuaskan rasanja”, sebuah kritik halus namun tajam terhadap pendekatan sejarah yang mengabaikan konteks global dan dinamika peradaban Islam.

Untuk membantah narasi tersebut, Agus Salim menghadirkan bukti-bukti historis yang kuat. Ia menunjukkan bahwa hubungan antara dunia Islam dan Nusantara sudah terjalin sejak abad ke-8 hingga ke-10. Catatan Tiongkok menyebutkan bahwa pedagang Arab adalah mitra dagang terbesar, disusul oleh Jawa dan Palembang. Catatan Al-Mas’udi, seorang sejarawan Muslim abad ke-10, menyebut Kerajaan Jawa sebagai kerajaan besar yang dikenal dunia Islam. Jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Arab–India–Sumatra–Jawa–Tiongkok menunjukkan bahwa Nusantara bukan wilayah terpencil, tetapi bagian dari jaringan perdagangan global yang sangat aktif. Dengan demikian, sangat mungkin bahwa Islam sudah hadir di Nusantara jauh sebelum abad ke-13.

Agus Salim juga menekankan bahwa penyebaran Islam di Nusantara berlangsung secara damai, bertahap, dan melalui pusat-pusat perdagangan internasional. Kota-kota seperti Aceh, Pasai, Palembang, Gresik, Cirebon, Banten, dan Surabaya adalah pelabuhan kosmopolitan yang menjadi simpul pertemuan berbagai bangsa. Di tempat-tempat inilah Islam pertama kali berjejak. Para penyebar Islam bukan pedagang biasa, tetapi ulama, bangsawan, dan tokoh berilmu yang memiliki otoritas moral dan intelektual. Tokoh-tokoh seperti Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, dan Sunan Gunung Jati bukan figur anonim, tetapi bagian dari jaringan ulama internasional yang membawa tradisi keilmuan Islam ke Nusantara.

Salah satu mitos terbesar yang dibongkar Agus Salim adalah anggapan bahwa Islam menjatuhkan Majapahit. Narasi ini sangat populer dalam babad Jawa dan sering diulang dalam buku-buku sejarah kolonial. Namun Agus Salim menunjukkan bahwa narasi itu tidak didukung bukti historis. Batu bertarikh 1408 dan 1463 menunjukkan bahwa Majapahit masih diperintah raja Hindu jauh setelah tahun yang disebut sebagai tahun kejatuhannya. Catatan Portugis dari Barbosa dan Pigafetta juga menunjukkan bahwa Majapahit masih eksis pada awal abad ke-16. Dengan demikian, kejatuhan Majapahit bukan akibat serangan kerajaan Islam, tetapi akibat dinamika internal, perebutan kekuasaan, dan perpindahan pusat politik. Ia menulis bahwa anggapan bahwa Islam menghancurkan Majapahit adalah “se-kali2 tidak benar”, sebuah penegasan yang menantang narasi kolonial yang sering menggambarkan Islam sebagai kekuatan destruktif.

Dalam bagian lain, Agus Salim menunjukkan bahwa Islam justru berkembang karena dipilih oleh rakyat. Ketika Portugis datang dan bersekutu dengan raja-raja Hindu, rakyat justru semakin condong kepada Islam. Kerajaan Pajajaran runtuh bukan karena perang besar, tetapi karena rakyatnya lebih memilih Islam. Banten berdiri sebagai kerajaan Islam yang kuat pada 1527, menggantikan kekuasaan lama yang tidak lagi relevan dengan perubahan zaman. Dengan demikian, Islamisasi Nusantara bukan proses pemaksaan, tetapi proses transformasi sosial yang didorong oleh pilihan kolektif masyarakat.

Kekuatan lain dari buku ini adalah kesadaran epistemologisnya. Agus Salim menyadari bahwa sejarah Indonesia selama ini lebih banyak ditulis oleh orang asing. Ia menyayangkan kurangnya ahli sejarah lokal dan mengajak pembaca untuk membangun tradisi penelitian yang lebih kuat. Ia menulis bahwa “utang jang tertanggung atas kita” adalah kurangnya usaha bangsa sendiri dalam meneliti sejarahnya. Kritik ini tetap relevan hingga hari ini, ketika banyak narasi sejarah Indonesia masih bergantung pada sumber-sumber kolonial.

Sebagai sebuah karya, Riwajat Kedatangan Islam di Indonesia memiliki nilai historis, intelektual, dan politis. Secara historis, buku ini menyajikan data dan argumen yang menantang narasi dominan. Secara intelektual, buku ini menunjukkan kemampuan analitis Agus Salim dalam membaca sumber-sumber sejarah dan menghubungkannya dengan konteks global. Secara politis, buku ini adalah upaya merebut kembali narasi sejarah dari tangan kolonial dan orientalis. Dalam konteks Indonesia modern, buku ini tetap relevan sebagai pengingat bahwa sejarah bukan sekadar catatan masa lalu, tetapi medan perebutan makna dan identitas.

Dari sisi gaya penulisan, buku ini memadukan bahasa Melayu klasik dengan struktur argumentasi modern. Gaya ini mungkin terasa berat bagi pembaca kontemporer, tetapi justru menjadi bagian dari pesona intelektualnya. Bahasa yang digunakan padat, penuh istilah Arab, dan sarat nuansa retoris. Namun di balik itu semua, terdapat kejelasan argumen dan ketegasan sikap yang membuat buku ini tetap mudah diikuti.

Jika ada kekurangan, mungkin terletak pada keterbatasan sumber yang tersedia pada zamannya. Beberapa bagian masih bersifat interpretatif karena kurangnya bukti tertulis. Namun hal ini bukan kelemahan penulis, melainkan kondisi objektif historiografi Indonesia pada awal abad ke-20. Justru di sinilah nilai penting buku ini: ia menjadi saksi bagaimana seorang intelektual Indonesia berusaha membangun narasi sejarah bangsanya dengan sumber-sumber yang tersedia, sambil mengkritik keterbatasan itu sendiri.

Secara keseluruhan, Riwajat Kedatangan Islam di Indonesia adalah karya yang penting, bukan hanya bagi mereka yang tertarik pada sejarah Islam, tetapi juga bagi siapa pun yang ingin memahami bagaimana identitas Indonesia dibentuk. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat sejarah dengan lebih kritis, lebih luas, dan lebih adil. Dalam dunia yang semakin dipenuhi informasi, karya seperti ini menjadi pengingat bahwa narasi sejarah tidak pernah netral, dan bahwa tugas kita adalah terus mencari kebenaran dengan pikiran terbuka dan hati yang jernih.

Share:

Selasa, 20 Januari 2026

KUHAP - Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (link download file)

BAB I - KETENTUAN UMUM

BAB II - PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

BAB III - PENUNTUTAN

BAB IV - MEKANISME KEADILAN RESTORATIF

BAB V - UPAYA PAKSA

BAB VI - HAK TERSANGKA DAN TERDAKWA

BAB VII - HAK SAKSI, KORBAN, PENYANDANG DISABILITAS, PEREMPUAN, DAN ORANG LANJUT USIA

BAB VIII - ADVOKAT DAN BANTUAN HUKUM

BAB IX - BERITA ACARA

BAB X - SUMPAH ATAU JANJI

BAB XI - WEWENANG PENGADILAN UNTUK MENGADILI

BAB XII - KONEKSITAS

BAB XIII - GANTI RUGI, REHABILITASI, RESTITUSI, DAN OMPENSASI

BAB XIV - PENGGABUNGAN PERKARA GANTI RUGI

BAB XV - PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

BAB XVI - UPAYA HUKUM BIASA

BAB XVII - UPAYA HUKUM LUAR BIASA

BAB XVIII - KORPORASI

BAB XIX - PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

BAB XX - PENGAWASAN DAN PENGAMATAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN

BAB XI - SISTEM PERADILAN PIDANA BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI

BAB XII - KETENTUAN PERALIHAN

BAB XIII - KETENTUAN PENUTUP

(GF, last update 22-02-2026)

Share:

KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

KUHP - Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ~ Blog Ghiska Fajari

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (link download file)

Secara filosofis KUHP ini bertujuan untuk mewujudkan hukum pidana nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta asas hukum umum yang diakui masyarakat bangsa-bangsa, perlu disusun hukum pidana nasional untuk mengganti KUHP warissan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hukum pidana nasional tersebut harus disesuaikan dengan politik hukum, keadaan, dan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang bertujuan menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, materi hukum pidana nasional juga mengatur keseimbangan antara kepentingan umum atau negara dan kepentingan individu, antara pelindungan terhadap pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana, antara unsur perbuatan dan sikap batin, antara kepastian hukum dan keadilan, antara hukum tertulis dan hukum yang hidup dalam masyarakat, antara nilai nasional dan nilai universal, serta antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi manusia.

KUHP ini mendasarkan kepada Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

disahkan di Jakarta pada tanggal 2 Januari 2023 oleh Presiden Republik Indonesia - Joko Widodo, serta diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023 oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia - Pratikno.


Adapun Batang tubuh KUHP seperti dibawah ini:

Buku Kesatu - Aturan Umum

    BAB I - Ruang lingkup berlakunya ketentuan peraturan perundang-undangan pidana

        Bagian Kesatu - Menurut waktu

                Pasal 1 - 2 ayat

                Pasal 2 - 3 ayat

                 Pasal 3 - 7 ayat

        Bagian Kedua - Menurut tempat

             Paragraf 1 - Asas wilayah atau teritorial

                Pasal 4 (3 huruf)

            Paragraf 2 - Asas pelindungan dan asas nasional pasif

                Pasal 5 (9 huruf)

            Paragraf 3 - Asas Universal

                Pasal 6

                Pasal 7

            Paragraf 4 - Asas Nasional Aktif 

                Pasal 8 - 5 ayat

            Paragraf 5 - Pengecualian

                Pasal 9

        Bagian Ketiga - Waktu tindak pidana

                Pasal 10

        Bagian Keempat - Tempat tindak pidana

                Pasal 11


    BAB II - Tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana

        Bagian Kesatu - Tindak pidana

            Paragraf 1 - Umum

                Pasal 12 - 3 ayat

            Paragraf 2 - Pemufakatan Jahat

                Pasal 13 - 5 ayat

                Pasal 14 (2 huruf)

            Paragraf 3 - Persiapan

                Pasal 15 - 5 ayat

                Pasal 16

            Paragraf 4 - Percobaan

                Pasal 17 - 5 ayat

                Pasal 18 - 2 ayat

                Pasal 19 

            Paragraf 5 - Penyertaan

                Pasal 20 (4 huruf)

                Pasal 21 - 5 ayat

                Pasal 22

            Paragraf 6 - Pengulangan

                Pasal 23 - 3 ayat

            Paragraf 7 - Tindak pidana aduan

                Pasal 24 - 2 ayat

                Pasal 25 - 4 ayat

                Pasal 26 - 3 ayat

                Pasal 27

                Pasal 28 - 2 ayat

                Pasal 29 - 2 ayat

                Pasal 30 - 2 ayat

            Paragraf 8 - Alasan pembenar

                Pasal 31

                Pasal 32

                Pasal 33

                Pasal 34

                Pasal 35

        Bagian Kedua - Pertanggungjawaban pidana

            Paragraf 1 - Umum

                Pasal 36 - 2 ayat

                Pasal 37 (2 huruf)

                Pasal 38

                Pasal 39

            Paragraf 2 - Alasan pemaaf

                Pasal 40

                Pasal 41 (2 huruf)

                Pasal 42 (2 huruf)

                Pasal 43

                Pasal 44

            Paragraf 3 - Pertanggungjawaban korporasi

                Pasal 45 - 2 ayat

                Pasal 46

                Pasal 47

                Pasal 48 (5 huruf)

                Pasal 49

                Pasal 50               


    BAB III - Pemidanaan, pidana, dan tindakan 

        Bagian Kesatu - Tujuan dan pedoman pemidanaan

            Paragraf 1 - Tujuan Pemidanaan

                Pasal 51 (4 huruf)

                Pasal 52

            Paragraf 2 - Pedoman pemidanaan

                Pasal 53 - 2 ayat

                Pasal 54 - 2 ayat

                Pasal 55

                Pasal 56 (10 huruf)

            Paragraf 3 - Pedoman penerapan pidana penjara dengan perumusan tunggal dan                        perumusan alternatif

                Pasal 57

            Paragraf 4 - Pemberatan pidana

                Pasal 58 (3 huruf)

                Pasal 59

            Paragraf 5 - Ketentuan lain tentang pemidanaan

                Pasal 60 - 2 ayat

                Pasal 61 - 2 ayat

                Pasal 62 - 2 ayat

                Pasal 63

        Bagian Kedua - Pidana dan tindak pidana

            Paragraf 1 - Pidana

                Pasal 64 (3 huruf)

                Pasal 65 - 2 ayat

                Pasal 66 - 5 ayat

                Pasal 67

                Pasal 68 - 4 ayat

                Pasal 69 - 2 ayat

                Pasal 70 - 2 ayat

                Pasal 71 - 4 ayat

                Pasal 72 - 5 ayat

                Pasal 73 - 5 ayat

                Pasal 74 - 3 ayat

                Pasal 75

                Pasal 76 - 7 ayat

                Pasal 77 - 2 ayat

                Pasal 78 - 2 ayat

                Pasal 79 - 2 ayat

                Pasal 80 - 2 ayat

                Pasal 81 - 3 ayat

                Pasal 82 - 4 ayat

                Pasal 83 - 2 ayat

                Pasal 84

                Pasal 85 - 9 ayat

                Pasal 86 (7 huruf)

                Pasal 87 (3 huruf)

                Pasal 88 (2 huruf)

                Pasal 89 (3 huruf)

                Pasal 90 - 3 ayat

                Pasal 91 (6 huruf)

                Pasal 92 - 3 ayat

                Pasal 93 - 2 ayat

                Pasal 94 - 2 ayat

                Pasal 95 - 5 ayat

                Pasal 96 - 4 ayat

                Pasal 97

                Pasal 98

                Pasal 99 - 4 ayat

                Pasal 100 - 6 ayat

                Pasal 101

                Pasal 102

            Paragraf 2 - Tindakan

                Pasal 103 - 3 ayat

                Pasal 104

                Pasal 105 - 2 ayat

                Pasal 106 - 2 ayat

                Pasal 107

                Pasal 108

                Pasal 109

                Pasal 110 - 3 ayat

                Pasal 111

        Bagian Ketiga - Diversi, tindakan, dan pidana bagi anak

            Paragraf 1 - Diversi

                Pasal 112

            Paragraf 2 - Tindakan

                Pasal 113 - 3 ayat

            Paragraf 3 - Pidana

                Pasal 114 (2 huruf)

                Pasal 115 (5 huruf)

                Pasal 116 (2 huruf)

                Pasal 117

        Bagian Keempat - Pidana dan tindakan bagi korporasi

            Paragraf 1 - Pidana

                Pasal 118 (2 huruf)

                Pasal 119

                Pasal 120 - 3 ayat

                Pasal 121 - 2 ayat

                Pasal 122 - 4 ayat

            Paragraf 2 - Tindakan

                Pasal 123 (3 huruf)

                Pasal 124

        Bagian Kelima - Penerbangan

                Pasal 125 - 2 ayat

                Pasal 126 - 2 ayat

                Pasal 127 - 2 ayat

                Pasal 128 - 3 ayat

                Pasal 129 (3 huruf)

                Pasal 130 - 2 ayat

                Pasal 131 - 2 ayat


    BAB IV - Gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana

        Bagian Kesatu - Gugurnya kewenangan penuntutan

                Pasal 132 - 2 ayat

                Pasal 133 - 3 ayat

                Pasal 134

                Pasal 135 (2 huruf)

                Pasal 136 - 2 ayat

                Pasal 137 (2 huruf)

                Pasal 138 - 3 ayat

                Pasal 139

        Bagian Kedua - Gugurnya kewenangan pelaksanaan pidana

                Pasal 140 (4 huruf)

                Pasal 141

                Pasal 142 - 4 ayat

                Pasal 143 - 4 ayat

                

    BAB V - Pengertian istilah

                Pasal 144

                Pasal 145

                Pasal 146

                Pasal 147

                Pasal 148

                Pasal 149

                Pasal 150

                Pasal 151

                Pasal 152

                Pasal 153

                Pasal 154 (7 huruf)

                Pasal 155 (8 huruf)

                Pasal 156

                Pasal 157

                Pasal 158

                Pasal 159

                Pasal 160

                Pasal 161

                Pasal 162

                Pasal 163

                Pasal 164

                Pasal 165

                Pasal 166

                Pasal 167

                Pasal 168

                Pasal 169

                Pasal 170

                Pasal 171

                Pasal 172

                Pasal 173

                Pasal 174

                Pasal 175

                Pasal 176

                Pasal 177

                Pasal 178

                Pasal 179

                Pasal 180

                Pasal 181

                Pasal 182

                Pasal 183

                Pasal 184

                Pasal 185

                Pasal 186                       

    BAB VI - Aturan penutup

                Pasal 187


Buku Kedua - Tindak Pidana

    BAB I - Tindak pidana terhadap keamaan negara

        Bagian Kesatu - Tindak pidana terhadap ideologi negara

            Paragraf 1 - Penyebaran dan pengembangan ajaran komunisme/marxisme-leninisme                 atau apaham lain yang bertentangan dengan pancasila

                Pasal 188 - 6 ayat

                Pasal 189 (2 huruf)

            Paragraf 2 - Peniadaan dan penggantian ideologi pancasila

                Pasal 190 - 2 ayat

        Bagian Kedua - Tindak pidana makar

            Paragraf 1 - Makar terhadap presiden dan/atau wakil presiden

                Pasal 191

            Paragraf 2 - Makar terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia

                Pasal 192

            Paragraf 3

                Pasal 193 - 2 ayat

                Pasal 194 - 2 ayat

                Pasal 195 - 2 ayat

                Pasal 196 - 2 ayat

        Bagian Ketiga - Tindak pidana terhadap pertahanan negara

            Paragraf 1 - Pertahanan negara

                Pasal 197

                Pasal 198

                Pasal 199 - 2 ayat

                Pasal 200 (2 huruf)

                Pasal 201

                Pasal 202 (4 huruf)

            Paragraf 2 - Pengkhiaatan terhadap negara dan pembocoran rahasia negara

                Pasal 203 - 2 ayat

                Pasal 204

                Pasal 205

                Pasal 206 (2 huruf)

                Pasal 207

                Pasal 208 (3 huruf)

                Pasal 209

            Paragraf 3 - Sabotase dan tindak pidana pada waktu perang

                Pasal 210 (3 orang)

                Pasal 211

                Pasal 212 - 3 ayat

                Pasal 214 (2 huruf)

                Pasal 215

                Pasal 216

                            

    BAB II - Tindak pidana terhadap martabat presiden dan/atau wakil presiden

    

    BAB III - Tindak pidana terhadap negara sahabat


   BAB IV - Tindak pidana terhadap penyelenggaraan rapat lembaga legislatif dan badan               pemerintahan


    BAB V - Tindak pidana terhadap ketertiban umum

    

    BAB VI - Tindak pidana terhadap proses peradilan


    BAB VII - Tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, da kehidupan beragama atau               kepercayaan


   BAB VIII - Tindak pidana yang membahayakan keamanan umum bagi orang, kesehatan,         dan barang


    BAB IX - Tindak pidana terhadap kekuasaan pemerintahan


    BAB X - Tindak pidana keterangan palsu di atas sumpah


    BAB XI - Tindak pidana pemalsuan mata uang dan uang kertas 


    BAB XII - Tindak pidana pemalsuan materai, cap negara, dan tera negara 


    BAB XIII - Tindak pidana pemalsuan surat


    BAB XIV - Tindak pidana terhadap asal usul dan perkawinan


    BAB XV - Tindak pidana kesusilaan


    BAB XVI - Tindak pidana penelantaran orang


    BAB XVII - Tindak pidana penghinaan


    BAB XVIII - Tindak pidana pembukaan rahasia


    BAB XIX - Tindak pidana terhadap kemerdekaan orang


    BAB XX - Tindak pidana penyelundupan manusia


    BAB XXI - Tindak pidana terhadap nyawa dan janin


    BAB XXII - Tindak pidana terhadap tubuh


    BAB XXIII - Tindak pidana yang mengakibatkan mati atau luka karena kealpaan


    BAB XXIV - Tindak pidana pencurian


    BAB XXV - Tindak pidana pemerasan dan pengancaman


    BAB XXVI - Tindak pidana penggelapan


    BAB XXVII - Tindak pidana perbuatan curang


    BAB XXVIII - Tindak pidana terhadap kepercayaan dalam menjalankan usaha


    BAB XXIX - Tindak pidana perusakan dan penghancuran barang dan bangunan gedung


    BAB XXX - Tindak pidana jabatan


    BAB XXXI - Tindak pidana pelayaran


   BAB XXXII - Tindak pidana penerbangan dan tindak pidana terhadap sarana serta prasarana     penerbangan


    BAB XXXIII - Tindak pidana penadahan, penerbitan, dan pencetakan


    BAB XXXIV - Tindak pidana berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat


    BAB XXXV - Tindak pidana khusus


    BAB XXXVI - Ketentuan peralihan


    BAB XXXVII - Ketentuan penutup

    



(GF, last update 22-01-2026)

            

        

Share: